uu pokok kepegawaian. Dalam UU ini, pegawai negeri terdiri atas PNS dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). uu pokok kepegawaian

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik. 6, BN. Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Apabila PNS tersebut telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran pensiun-janda/duda tewasnya adalah 72% dari dasar-pensiun. Login Undang-undang (UU) No. T. Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. SETNEG. 3) Di bidang perburuhan: Resolusi tentang UU Pokok Kepegawaian , Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Baru, Tunjangan khusus bagi pegawai yang bertugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negeri tetap, Penyelesaian kepegawaian. 2. RUANG. Sehingga, status UU Nomor 8 Tahun 1974 mencabut UU Nomor 21 Tahun 1952, UU Nomor 28 Tahun 1957, UU Nomor 17 Tahun 1961, dan UU Nomor 18 Tahun 1961. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk. t. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. 86 Tahun 1958 UU Pokok Agraria No. Bahasa. KEPEGAWAIAN - APARATUR SIPIL NEGARA - PNS - MANAJEMEN. Untuk profesi pegawai negeri sipil sendiri, terkait kode etik diatur mulai dari level undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana disebutkan “Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan. UU Pokok Kepegawaian Administrasi Keguruan Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah Komponen Aturan Tata Kerja Kelembagaan Pendidika Pengertian Dasar-dasar Tujuan Administrasi Pendi KOMNAS Administrasi - Pendidikan KEPPRES No. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan1 UU Pokok Kepegawaian No. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014. Submitted by admin on 27. Dalam UU Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974, khususnya penjelasan pasal 2 ayat 2, huruf (a) disebutkan bahwa Status Kepegawaian Hakim didasarkan pada pernyataan sebagai. Peradilan Kepegawaian Pasal 35 Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kongkres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948. ketenagakerjaan C. Subjek. January 2014 - 10:50. SOEKARNO Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU NO 14 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAB X UPAYA ADMINISTRATIF, Pasal 75 sampai. 5 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraaan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan (rekruitmen),Penelitian mengenai prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945 dalam hubungannya dengan hak politik pegawai negeri sipil dalam UU No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Mengacu UU tersebut maka. Pokok-Pokok Kepegawaian UU No. 7. Berita. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169. Ia mencontohkan berbagai Undang-Undang yang sudah dikeluarkan oleh pembuat UU, yaitu pemerintah dan DPR, seperti UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepegawaian, UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil Negara,. Pelatihan-pelatiahan kerja dirasa perlu untuk meninhkatkan kinerja Pegawa Negeri Sipil sesuai dengan bidangnya, diadakannya diklat/pelatihan akan lebih. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Berdasarkan UU Pokok Kepegawaian, diamanatkan oleh Presiden untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah yang bertujuan untuk membantu presiden dalam Memanajemen Pegawai Negeri Sipil di Daerah. termasuk dalam hukum kepegawaian di Indonesia. 37 Tahun 2004 Tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik dengan. Istilah pegawai biasanya lebih ditujukan kepada orang yang bekerja di…. Keberadaan BKN semakin kuat semenjak UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditetapkan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur hal yang sama. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Kepmendagri 08/2001 PNS Menjadi Kepala Desa. Pokok-Pokok Kepegawaian. Bahasa Indonesia. RUU ASP Merombak UU Kepegawaian. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan: Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat. Undang-undang (UU) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-undang ini, dengan maksud agar. Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA,. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS 3. U. Undang Undang No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan 3. Aspek-aspek yang akan disoroti dalam pembahasan kebijakan kepegawaian ini meliputi berbagai. Download Soal & Jawaban Pilihan Ganda OTK Kepegawaian Kelas 11 Semester Gasal. pegawai magang memperoleh hak atas gaji pokok, tunjangan jabatan, penghitungan masa kerjaHUKUM KEPEGAWAIAN Peraturan perundangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah UU No, 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Diadakan undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang pokok perburuhan. Formasi Pegawai negeri Sipil. "Yang begini ini masa Panja RUU ASN Komisi II DPR RI tidak paham. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diwujudkan secara jelas dalam UU yang baru yakni ‘Badan’ yang dimaksud dalam UU terdahulu adalah Badan Kepegawaian berikut penambahan ayat yang mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kepegawaian yang termaktub dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No 43/1999. Politeknik Negeri Jember Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana. Peraturan Pemerintah Nomor. Selanjutnya pemerintah. Kewajiban PNS: Kewajiban Pegawai ASN: a. Tugas Pokok Pengadilan Tinggi. 18, LN. Berikut fungsi ASN menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10: 1. Judul. MATERI POKOK PERATURAN. Layanan Adm Kepeg;. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 5 Tahun 2014 sistem manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit. Pengertian ASN dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang. Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. Bidang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeraturan Menteri PAN-RB No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama. Lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karir, jabatan yang hanya dapat diduduki oleh PNS yang terdiri dari 2 jenis, yaitu. Fungsi pengawasan pengadilan tinggi adalah mengadakan pengawasan. pptx. Dalam UU Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974, khususnya penjelasan pasal 2 ayat 2, huruf (a) disebutkan bahwa Status Kepegawaian Hakim didasarkan pada pernyataan sebagai. Portal Administrasi Kepegawaian Politeknik Negeri Jember. Mencabut : UU No. menegakkan hukum; dan c. UU Nomor 8 Tahun 1974 tersebut terdiri dari enam. Mencabut : UU No. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. UU RI No. Tipe Dokumen. 11 Tahun 1969 Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat : 1. E. 00 – 09. Pasal 14 (1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a13 mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademikdan. Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta , 1983, hlm. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. PP ini mengatur antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran; jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin; batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum; dan hak untuk membela diri melalui upaya. UU ASN diterbitkan dengan ekspektasi yang tinggi untuk mereformasi struktur dan manajemen. JAKARTA – Meskipun UU Pokok Kepegawaian menetapkan bahwa PNS yang ditetapkan sebagai tersangka mestinya diberhentikan sementara dari jabatannya, namun tampaknya hal itu masih belum dilaksanakan sesuai ketentuan. 5 TAHUN 2014. Keberlakuan UU ini nyatanya tidak mampu menjawab persoalan kepegawaian yang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. I. Undang Nomor 43 T ahun 1999 T entang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 21 Juli 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. Lokasi. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian beserta aturan pelaksanaannya dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. so that, the government generates constitution number 43 in 1999 as a. Menurut Uu No. Pokok-Pokok Kepegawaian UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Tampilan Petugas. Undang -undang Pokok-pokok Kepegawaian. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nomor 22 Tahun 1999 . 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 6 dan Pasal 7. Download: 14: UU. Baca Juga: Begini Cara Menghitung Gaji Bersih Karyawan Nominal dan komponen penggajian. Dengan adanya prinsip administrasi kepegawaian ini, harapannya, output yang ingin dihasilkan akan sesuai dengan tujuan organisasi/perusahaan dan UUD 1945. 8 Pokok-Pokok Kepegawaian. UU NOMOR 43 TAHUN 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Peradilan Kepegawaian Pasal 35 Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. : Pokok-pokok kepegawaian. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang. METADATA PERATURAN. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang. Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 8 Tahun 1974 Tentang UU poko kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan. tentang. go. - UU nomor 8 tahun 1974. Diubah dengan : UU No. urusan kepegawaian serta pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023. Fungsi, Tugas, dan Peran ASN. 188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Petunjuk. Selain itu, adanya stigmaUU NO 43 TH 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NO 8 TH 1974 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Jenis. 8 tahun 1974 Jo No. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Berikut perbedaan substansi antara Undang-Undang Pokok Pokok Kepegawaian dengan RUU ASN:: UU nomor 43 tahun 1999 jo UU nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian SUBSTANSI: RUU tentang Aparatur Sipil Negara versi 17 Juli 2013 atau di sini : Pasal 15: 1 Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri. SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK September 20, 2023. Fungsi Pengawasan. Tipe Dokumen. Kebijaksanaan dasar sistem administrasi kepegawaian di negara kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pembiaran itu tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi. Rabu, 03/10/2012 – 17:49. Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaUU ASN hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Maka ketiadaan adanya skema kekaryaan dalam aturan kepegawaian negara di Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5 PP No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-POKOK BAHASAN 1 PENGANTAR PP No. 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok-pokok Kepegawaian, dan peraturan pemerintah No. 3) Di bidang perburuhan: Resolusi tentang UU Pokok Kepegawaian , Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Baru, Tunjangan khusus bagi pegawai yang bertugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negeri tetap, Penyelesaian kepegawaian01. 68, TLN NO. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor KEPEGAWAIAN - APARATUR SIPIL NEGARA - PNS - MANAJEMEN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara-----sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Cara Menyusun SKP. U. 6477, JDIH. Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, daerah memiliki andil yang besar dalam pengelolaan ASN kala itu. pembinaan PNS sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Pokok-pokok 4 S. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974. Permasalahan. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan UU No. Peraturan BKN No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. PERPANJANGAN WAKTU PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH)UU No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023. SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN Sumber Hukum Kepegawaian Sumber pokok hukum kepegawaian di Indonesia, menurut Utrech (1990) antara lain terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Intruksi Menteri. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; PP Nomor 15 Tahun 1979. Lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karir, jabatan yang hanya dapat diduduki oleh PNS yang terdiri dari 2 jenis, yaitu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 30 – 15. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. Nim : 07101001020. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 3. SKP adalah sesuatu yang perlu diterapkan untuk setiap pegawai. Bagian Kesebelas Lain-lain Pasal 36POKOK – POKOK KEPEGAWAIAN. didalam “faktor Memutuskan / Menetapkan” harus mencantumkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pemberhentian sementara,. (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan. Menurut Undang-Undang RI No. TENTANG DATABASE PERATURAN. Perhatikan pasal 76 tentang TunjanganBidang Pemburuhan : UU pokok kepegawaian, peleksanan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negri tetap, dan penyelesaian kepegawaian. 2. Kemudian Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur lebih spesifik dalam UU ASN No 5 Tahun 2014. 5 Tahun 1986,. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku serta juga perbuatan didalam melaksanakan tugas dan juga. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.